Catatan Akhir Kuliah

Mystery Of The Nile

Retorika Pendidikan Indonesia

Posted by hafidzi pada 25 Oktober 2007

Prolog

Dalam pergaulan Orang tidak dilihat Pangkat, gelar, jabatan dan kedudukannnya melainkan apa yang orang tersebut lakukan sahabat, Baikkah perbuataannya?, burukkah perbuataannya? atau terhinakah perbuataannya?.Jangan dikira dengan menjadi sarjana diriku bangga, bukan sahabat , justru dengan menjadi doktor di bidangku sejuta tanggung jawab menanti di pundakku , sejuta godaan juga di hadapannku .Seandainya aku boleh memilih dahulu aku akan menjadi manusia biasa dengan title biasa dari pada menjadi sarjana . Manusia akan merasa kurang dan kurang ketika sebuah harapan telah di capai. Harapan itulah yang membuat ambisi menjadi sebuah Kristal yang menggumpal , harapan pulalah yang menjadikan manusia lebih Tendesius untuk kepastian . Dalam hal ini saya pribadi sangat respek dengan anda di usia masih muda bisa menggungkapkan sebuah konsep, yang benar-benar menuntut saya untuk mengimbangi kecepatan anda dalam bertindak. Akurasi anda dalam menganalisa. Marilah kita bedah Konsep Retorika Pendidikan Indonesia untuk kita terapkan dalam dunia kecil kita Negeri Dongeng nantinya dunia yang dimana jauh dari rasa iri dengki, kesombongan yang menerpa manusia ketika menerima sebuah

jabatan. Konsep ini tidak membutuhkan manusia yang pintar, sombong, dengki, iri, dan seluruh ketamakaan manusia lainnya, melainkan konsep untuk tetap rendah, mawas dan memahami serta mengalirkan hidup menuju Ketuhanan. Saduran dari pendapat Dr.James Foo ,MM, MBA ,ph.D

A. Karakter Manusia BANGSA INDONESIA

SIAPA bilang bangsa kita tidak beragam. Dominasi program lawak di televisi menunjukkan,bangsa kita gemar membanyol. Ketika dunia berlomba mengejar inventor hi-tech yang naik pesat, tingkat partisipasi korupsi kita-menurut koran-sudah sampai kelurahan. Bahkan sudah pula merambah dunia pendidikan di Indonesia . yang lebih membanyolkan diri dengan entengnya prof – prof di Indonesia mengatakan itu hal yang biasa terjadi di masa tranformasi dari masa reformasi . kalau hal itu biasa lantas yang mana akan menjadi luar biasa ? sulit bukan menjawab pertanyaan tersebut. tapi tidak perlu bingung, karena itulah karakter bangsa kita.

Seperti yang kita ketahui, sudah sekian puluh tahun kita rajin memelihara wabah demam berdarah, misalnya. Kocaknya, keluarga korban demam berdarah yang tak tertolong masih ada yang tidak gusar. Padahal, bagi seorang rakyat Belanda yang knalpot mobilnya rusak gara-gara pemerintah membiarkan jalan jeglok saja mencak- mencak menuntut GANTI RUGI . Konyol bukan ? Makanya jangan heran kalo kejadian ini terjadi di Indonesia, yaa pasti dibiarkan saja oleh pemerintah, tidak ada kerjaan lain kecuali KORUPSI, dan memperkaya diri.

Mungkin di situ enaknya (maaf) menggembala rakyat Indonesia. Selain rasa humornya tinggi,mereka susah marah, pandai tersenyum, mudah trenyuh, dan gampang menangis bahkan dibohongi.

Namun satu hal harus diakui, bangsa kita mudah curiga,  sangkaan yang kuat, dan lekas tersinggung. Kata seorang sosiolog, boleh jadi karena wujud kekocakan karakter biar miskin asal sombong . Kocaknya,BENCI kepada orangnya, tetapi mau MENERIMA sumbangannya.

Pernah pula menyaksikan sekian banyak penumpang bus luar kota yang sudi duduk di lantai bus padahal membayar ongkos penuh. Atau mereka tak marah diturunkan seenaknya di tengah jalan sebelum tiba ke tujuan dan mereka masih tertawa. Aneh ngga? ?? Kita mafhum, boleh jadi karena sejak bayi bangsa kita selain rajin diajak tersenyum, juga belajar pandai tertawa ,ironis sekali , bukan ? katanya banyak Orang yang merasa sudah berpendidikan tinggi, dengan titel berjubel, tetapi kenapa begitu naïf membiarkan orang bergelantungan di atas bus tanpa AC ? lantas bagaimana layanan publik Kita? Sudah begitu parahkah hingga Dunia Perguruan Tinggi /Universitas tidak mampu melakukan riset mengenai bagaimana mengatasai kemacetan lalu lintas yang di buat sendiri sehingga orang bergelantungan di atas bus umum tanpa layanan yang memadai ? Cobalah Berpikir wahai…???

MELIHAT gejala seperti itu seorang psikolog bilang, “Mungkin itu sebabnya mengapa bangsa kita tergolong tahan banting. Dari muda mereka terbiasa hidup berdampingan secara damai dengan tekanan, krisis, konflik, dan frustrasi. Daya tahan stresnya menjadi kokoh. Oleh karena itu, boleh jadi dalam menghadapi tiap kematian; sia-sia, atau mati konyol anggota keluarga sekalipun, mereka terlihat masih tegar”

Sejelek-jelek layanan publik yang pernah dialami masyarakat , masih ada pihak yang mereka sanjung. Penderitaan dan kesusahan jelas-jelas mereka alami karena human error, masih disangka God’s decision.Tengok mereka yang bergelantungan di bus kota tiap hari, tanpa berpendingin merayap dijalan macet, dan macetnya akibat buatan manusia dan ulah penguasa yang sibuk menjadi Tokoh yang aneh . Atau, beratnya menempuh buruknya jalan desa, tetapi mereka TABAH menerima. Padahal, setelah lebih dari setengah abad merdeka, sudah selayaknya semua kesusahan itu tak mereka alami. Namun kocaknya,bagi mereka, semua itu bukan masalah.

Tampaknya, dalam urusan badan, mereka boleh lelah dan letih, juga boleh nyeri, asal hati tetap ayem, mereka tak mudah menjadi berang. Asalkan tidak sengaja menusuk hati, bangsa kita enak diajak bergaul. Turis asing senang datang ke negeri kita bisa jadi salah satunya karena dalam serba KEKURANGAN BANGSA kita masih bertegur sapa dan tulus tersenyum. Sutradara film mungkin melihatnya sebagai sebuah puisi. Masih ada senyuman tulus di balik kegetiran hidup. Bagi setiap filsuf, potret itu juga sebuah kekocakan hidup.Di negeri orang lain, warga terantuk batu saja sudah berteriak keras. Kocaknya bangsa kita,meski sudah lama terinjak, mungkin diinjak, masih saja ada senyum yang tidak dibuat-buat ala Mr Bean.

Bangsa lain mungkin sudah menjerit, bangsa kita MENAHAN rasa perih pedih kehidupan tanpa mengaduh. Perhatian kecil dari penguasa membuat rakyat sumringah-nya luar biasa. Apalagi jika sampai bisa membuat mereka kecukupan makan tiap hari. Kocaknya pula, bangsa kita masih sering takut kepada polisi kendati tidak bersalah. Masih tetap menaruh hormat kepada pamong, kendati proyek jalan desa dikorupsi dan sawah dibiarkan puso , yang lebih konyolnya lagi masih menggantungkan harapan besar untuk bisa menjadi Mahasiswa PTN padahal NEGARA tempat Kita bernaung tidak memberikan jaminan kepastian apakah anak kita bisa bekerja atau malah jadi penggangguran intelektual ketika lulus Perguruan Tingi ?

Kita ingin menyetir gejala orang-orang di negara sosialis, yang saking beratnya hidup, tanpa boleh berontak dan mengaduh sehingga yang muncul ungkapan satir dan gereget humor sebagai katarsis. Dari situ ada tangkai-tangkai humanisme yang mungkin terpetik. Kalau di sana, misalnya, tumbuh fenomena sosial Mati Ketawa Cara Rusia , rasanya bukannya dibuat buat bila di sini ada pula spesies hidup berbangsa dengan kekocakan karakter Mati Ketawa Cara Indonesia apakah anda mau coba ?

B. Mengurai Benang Kusut Pendidikan

JIKA pelaku Pemogokkan buruh dan mengorganisir rakyat kecil melawan kapitalis belanda itu lulusan sekolah khusus samin , maka lembaga pendidikan mereka berhasil menjalankan visi dan misinya:mendidik orang menjadi Seorang Samin yang handal, setia pada tujuan. Saya tidak berbicara baik- buruk, benar-salah, atau mulia-jahatnya tindakan tersebut dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan. Saya menilik bagaimana visi-misi pendidikan diimplementasikan sehingga peserta didik menghidupi dan menjalankannya secara total dan all out.Yang jelas, proses pendidikan di sekolah Samin telah menumbuhkan keberanian dan kemauan bertindak lulusannya, yang konyol di mata kita, tetapi merupakan indikator sukses guru-gurunya. Pembaiatan menjadi semacam wisuda untuk mengukuhkan keberanian dan kemauan itu. Lembaga-lembaga pendidikan formal kita, dan lembaga pendidikan umum di mana pun, jelas tidak dimaksudkan untuk mendidik orang samin . Lembaga-lembaga pendidikan kita memiliki tujuan filsafati luhur. Saking luhurnya lupa bahwa yang didik adalah masyarakat yang masih perlu di sadarkan lebih jauh.

Ada proses dan pengukuran. Ada pengukuhan janji dalam wisuda. Namun, tidak sedikit lulusan dunia pendidikan kita yang tidak menunjukkan keberanian dan kemauan bertindak menurut tujuan dan nilai-nilai di mana mereka pernah dididik. Dalam arti terbatas ini, sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan formal telah gagal menjalankan visi-misinya. Ironisnya, justru kegagalan inilah membedakannya dari pendidikan ala Samin .Kita telah mematri pendidikan mengemban misi penyadaran (conscientitation) atau istilahistilah serupa lain, seperti pemerdekaan dan pemanusiaan. Ini misi dasar mulia. Pendidikan harus membuat orang kian sadar akan jati diri dan asal-usul, dunia dan lingkungan alam-sosial, serta tanggung jawabnya. Pendek kata, pendidikan dimaksudkan membawa orang pada kesadaran insani.Sejauh ini tujuan pendidikan kita ada karena tuntutan normatif sosial. Ia tidak tumbuh bersemai dalam diri insan peserta didik, menjadi bagian tujuan hidupnya. Proses pendidikan kita tidak membuat peserta didik memahami ideal di balik tujuan pendidikan.

Tujuan dicapai demi tujuan itu sendiri, sehingga kesediaan berkorban dalam perjuangan mendekati ideal amatlah kecil, karena jiwa mereka yang terdidik tidak disatukan dengan tujuan pendidikan itu. Di sinilah letak pentingnya ideologisasi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi target sekaligus semangat praksis pendidikan. Pencapaiannya bersifat imperatif dan dilakukan dengan semacam drilling tujuan, sebagai semangat ideologis yang harus diwujudkan. Ini perkara metodologi, agar praksis pendidikan tidak dipisahkan-tidak dialienasikan-dari tujuan pendidikan sendiri.

C. Hak belajar , atau Wajib Belajar ?

Jika diamati dengan saksama, gagasan wajib belajar merupakan suatu absurditas atau kontradiksi. Pertama, proses belajar tidak mungkin pernah berjalan efektif jika ada suatu pemaksaan pada diri pembelajar. Gagasan student centeredness atau pendidikan yang berpusat pada siswa senantiasa mengedepankan dan mengharuskan pembelajar menyadari serta bertanggung jawab atas proses belajar yang dijalaninya. Ini didasarkan pada prinsip bahwa dorongan atau keinginan belajar dari diri sendiri merupakan unsur utama dalam proses belajar. Kecuali itu, proses belajar yang dipaksakan tidak akan pernah sustained atau bertahan.

Kedua, wajib belajar tampaknya telah rancu dengan wajib bersekolah. Wajib bersekolah memang mudah sekali mengamatinya. Seorang siswa atau siswi yang tak pergi ke sekolah pada saat jam sekolah jelas menyalahi wajib bersekolah. Sangat jelas dan mudah menentukan seseorang melanggar wajib bersekolah atau tidak. Namun, bagaimana dengan wajib belajar? Pada sisi yang lain, kita perlu mencatat bahwa seseorang yang bersekolah belum dapat diartikan sedang belajar.

Jika belajar merupakan suatu kewajiban, indikator apa yang menentukan seseorang lalai belajar atau tidak? Bagaimana pula operasi pelaksanaan pengamatannya nanti? Betapa sulitnya mengukur apakah seseorang sedang belajar? Seorang anak yang bermain di pematang sawah atau tepi pantai mencari ikan apakah sedang tidak belajar? Seorang anak yang membantu ibunya berjualan di pasar apakah sedang tidak belajar? Seseorang anak berumur 10 tahun yang sedang melamun di bawah pohon pada pinggiran sungai pada pukul 08.00, misalnya, apakah sedang melanggar kewajiban belajarnya? Memang, kewajiban bersekolah mungkin dilanggarnya, tetapi kewajiban belajar? Kalau dia ditanya, dia mungkin menjawab bahwa dia sedang belajar berpikir. Nah, lalu, bagaimana pula kita dapat menyangkalnya? Nah . Serba bingung serba rancu serba berebut menjadi dicision maker di dunia pendidikan .

Atau nanti jangan-jangan ketika menteri pendidikan di resuffle oleh persidennya ganti pula kebijaksanaan dan kurikulumnya dengan dalil menyempurnakaan Kebijaksanaan . Ironis rakyat lagi yang kena harus beli buku , beli seragam , beli perlengkapan untuk kurikulum yang baru.

Apa itu yang namanya Sibuk membingungkan diri sendiri?

Oleh karena itu, jelas sekali bahwa wajib belajar merupakan suatu gagasan yang kontradiktif sekaligus sangat tidak operasional.

JIKA kita ingin menerapkan gagasan student centeredness, kita harus memberikan tanggung jawab belajar pada siswa. Tentunya ini tidak berarti bahwa kita boleh membiarkan anak atau murid kita tidak belajar. Justru sebaliknya, kita-guru dan orangtua-perlu menyadarkan atau mencerahkan anak-anak akan pentingnya belajar bagi kehidupan mereka. Kita perlu terusmenerus menyadarkan anak-anak atas hak belajarnya. Keluarga perlu senantiasa berupaya menyuburkan bertumbuh kembangnya motivasi belajar anak-anak. Kendati demikian, yang paling utama menentukan terjadi atau tidaknya proses belajar adalah siswa sendiri. Kita, orangtua maupun guru, bukan pelaku utama dalam proses belajar anakanak kita.

Jika kita sudah sering berwacana gagasan siswa sebagai subyek dalam proses pendidikan, maka mengembalikan tanggung jawab belajar pada siswa merupakan suatu aktualisasi dan penerapan gagasan tersebut. Ini juga merupakan realisasi pemberdayaan siswa melalui proses belajar.Cara pandang di atas sangat sejalan dengan makna belajar sebagai hak setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Jadi, akan lebih tepat jika pemerintah pusat beserta pemerintah daerah wajib menyediakan program sekolah sembilan tahun yang terjangkau atau, jika mungkin, gratis bagi warganya. Artinya, pemerintah wajib untuk menyediakan pendidikan sekolah bagi warganya. Adalah hak warga negara untuk memanfaatkan penyediaan program pendidikan tersebut. Adalah hak warga negara untuk belajar dalam program yang disediakan pemerintah. Jangan sampai terjadi kebalikannya, yakni rakyat berkewajiban belajar sembilan tahun dan negara berhak menyediakan pendidikan bagi rakyatnya. Kalaulah hal itu terjadi maka Bisa di katakan seperti Bagong yang jadi raja Vs mbilung yang keblinger . Konyol dan sangat tidak habis di pikir jadinya.

Belajar merupakan kegiatan yang dapat berjalan efektif melalui institusi formal seperti sekolah maupun tak formal. Seorang anak belajar tidak hanya di dalam kelas sewaktu berinteraksi dengan gurunya, melainkan terjadi pula pada saat dia bermain dengan temannya atau pada saat bekerja membantu orangtuanya menjahit, misalnya. Prinsip bahwa belajar tidak perlu melalui institusi formal juga harus diyakini pembuat kebijakan pendidikan nasional. Namun, jika kita melihat kegiatan warga negara melalui kacamata kekuasaan, yakni dari arah atas ke bawah, maka memang gagasan wajib belajar cocok dengan nuansa instruksi atau perintah. Belajar perlu diperintah. Mungkin dianggapnya warga negara tidak mau belajar jika tidak diwajibkan atau rakyat masih tidak tahu bahwa belajar itu perlu maka perlu di perintah Namun, jika kita ingin memosisikan setiap warga negara sebagai pelaku utama dalam proses belajar bangsa, maka hak belajar akan jauh lebih cerdas dan efektif daripada wajib belajar karena rakyatlah yang akhirnya akan memilih sejauh mana kebijaksanaan yang tepat bagi mereka , bukan pemerintah.

D. Kenapa kita bersekolah ?

Pertanyaan saya diatas adalah sangat mendasar kenapa Kita Bersekolah? Hal diatas tentunya Lebih Mengacu pada mengapa kita bersekolah dalam artian dan Konteks untuk bisa baca tulis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa atau bersekolah untuk sebagai gengsi belaka bahwa di sebut kaum Intelektual ? yang notabene Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi .

Ada beberapa hal yang membuat saya trenyuh dan prihatin dengan Kondisi yang di hadapi Kita semua sebagai bagian kecil bangsa Indonesia . Hal tersebut yang menggugah saya untuk sadar tidak hanya mementingkan Bisnis semata.

1. Sekolah menciptakan Orang Pandai atau Orang yang bijaksana ?
Jika pertanyaan itu di lemparkan ke saya maka jawaban yang akan saya keluarkan adalah Bagaimana Seorang yang bersekolah mengenal karekteristik dirinya sendiri. Tidak bisa di pungkiri bahwa yang namanya sebuah pendidikan sangat komunal , akan tetapi komunal yang bagaimana untuk bisa mencapai tahapan yang di inginkan ? Masih ingat di kepalaku bagaimana seorang Murid SLTA yang memiliki rangking 1 justru tidak diterima dalam ujian Pegawai Negeri Sipil, padahal sekolah itu telah menciptakan orang pandai seperti anak tersebut hingga mendapatkan rangking 1 hingga semua institusi sekolah menggangapnya sebagai tolak ukur sebagai siswa yang pandai. Tapi ketika berebut mendaftar sebagai CPNS justru tidak ada prioritas sama sekali untuk mendapatkan sebuah dispensasi untuk diterima , justru Anak yang tidak bisa apa-apa dalam artian tidak memiliki Rangking mendapatkan tempat yang sangat layak di pemerintahaan karena (Kekrabatan} di lingkungannya . Sekali lagi Bangsa ini sudah sangat tidak mengenal Bahasa symbol sehingga para pemegang kebijaksanaan negeri ini sibuk dengan tokoh Mbilungnya mereka yang bersikap Samin terhadap rakyatnya sendiri

Dengan kejadian diatas bahwa anak yang pandai tidak mendapatkan tempat di pemerintahaan atau pegawai negeri atau pegawai instasi lainnya menandakan bahwa anak yang Pandai sekalipun tidak akan mendapatkan jaminan sebuah pekerjaan yang layak sesuai dengan prestasinya. Lantas bagaimana dengan pertanyaan saya tadi Sekolah menciptakan Orang pandai atau orang yang bijaksana ? Lantas buat apa kita sekolah kalau sekolah tidak ada Sebuah pengharapan yang di kejar , dalam artian percuma wajib belajar karena ketika belajar dengan seksama dengan sungguh sungguh menjadikan kita mendapatkan rangking terus tidak mendapatkan sebuah penghargaan terhadap prestasi yang kita buat ? Konyol bukan ?

Kalau kita menilik lebih jauh sebenarnya yang namanya Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum kan milik pemerintah (Daerah) kenapa harus susah-susah mencari pegawai negeri sipil dengan membuka pendaftaran di CPNS , kenapa tidak mensyaratkan YANG BISA MENDAFTAR JADI CPNS ADALAH ANAK YANG MEMILIKI RANGKING 1-15 Di SETIAP SEKOLAHNYA . Coba kita bayangkan jika itu disyaratkan maka dengan susah payah pasti anak akan belajar dengan tekun dengan giat dan rajin untuk mengejar bagaimana mendapatkan rangking sehingga mendapatkan seterang harapan setelah lulus nantinya.

Ketika penerimaan dan tes pegawai jika ada anak yang tidak diterima itu menjadikan Warning bagi sekolah yang bersangkutan untuk memacu pendidikannya lebih kencang lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Ironis memang masyarakat masih menganggap PNS adalah tujuan hidup untuk mengubah nasib, karena keterjaminan masa tua, keterjaminan pekerjaan keterjaminan Harkat dan martabat disebut priyayi . padahal rebutan jadi PNS adalah peninggalan Kolonial belanda dalam menciptakan Stagnasi perbedaan di masyarakat pada jaman itu dimana orang /kaum terpelajar dijadikan pegawai pemerintahaan kerajaan belanda dan di sejajarkan dengan mereka.

Lantas dengan demikian dogma pemikiran masyarakat berbelok arah untuk menjadi pegawai negeri sipil. Apa mereka enggak melihat dengan seksama bagaimana Beban berat pemerintah untuk membiayai aparatur negara yang mulai Terbebani aparaturnya , dengan kinerja rendah tetapi masih menggaji , itu menandakan Cost yang berlebihan. Dan apa mereka juga tidak berfikir sekarang ini untuk biaya pegawainya daerah dituntut mandiri , sehingga dengan demikian jika tidak ada anggaran untuk itu akan menjadikan Beban Hutang ? Konyol , gila dan tidak masuk akal. Lantas buat apa sekolah jika negara saja tidak memberikan sebuah penghargaan atas prestasi anak-anak yang pandai.

Belum lagi bangunan sekolah yang rusak berat lantaran salah dalam penerapan pembangunan ,setingkat sekolah dasar Inpres saja sudah hancur dindingnya , lantas bagaimana dulu perencanaan pembangunannya ? serius untuk membangun atau jangan-jangan Kontraktor pelaksananya Justru berusahaa Mentogogkan Diri atas semua kondisi yang di lakukan dahulu , dengan demikian apa tidak semakin parah yah.

2. Kenapa mahal bersekolah di Indonesia ?
Di negara-negara maju pendidikan sudah dipahami sebagai industri jasa yang sangat prospektif. Sebab itu, investor pun mulai banyak yang secara terbuka berhasrat menanamkan modalnya untuk bisnis pendidikan. Bahkan, di Australia pendidikan sudah merupakan sumber devisa nomor tiga dan diharapkan meningkat menjadi nomor dua beberapa tahun mendatang. Di Indonesia , jangankan pendidikan mau ke wc saja mahalnya minta ampun , dengan alasan BBM naik lah , biaya kehidupan bertambah lah dll , sehingga menjadikan Semuanya serba uang . Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia di picu dan dikarenakan pemerintah yang menganggap enteng dunia pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendapatan negara nya hanya 2 %, meskipun sudah di paksakan 20 % untuk tahun ini tetap terlambat, anak anak tetap di tarik biaya untuk sekolah dengan berbagai alasanlah. Imbas dari hal itu Buku-buku cetak yang seharusnya setiap pak menteri berkuasa hendaknya di sempurnakan, bukan ganti pak menteri ganti pula Kebijaksanaan yang menjadi motor penggeraknya lantas bagaimana Kondisi tersebut akan terata dengan baik jika setiap 5 tahun Orang yang merasa Pintar di Pusdik Diknas merasa perlu mengganti kebijaksanaan terkait dengan politisasi?.

Di sini pendidikan belum terarah dengan baik , masih jalan di tempat , mereka masih jadi slogan Asal Lulus , Asal dapat gelar , Asal sudah sekolah. Lantas buat apa ? menambah angkatan pengangguran Intelektual lagi ujung ujungnya pemerintah juga yang pusing menciptakan lapangan kerja. Bagaimana mau menciptakan lapangan kerja kalau pemerintahaannya masih berebut Hegemoni I’m the hero, saya yanag terbaik, saya yang berkuasa. Konyol bukan ? Lebih konyol lagi investor pada lari dari bumi Indonesia karena hegemoni tersebut , contoh singatnya Kenapa Sony Corpporation lebih senang memindahkan Core bisnisnya ke Vietnam ? Karena di sana Biaya serba murah termasuk tenaga kerja yang masih murah , di Indonesia ? Mahal pekerjanya masih suka demo dan bertingkah . lulusan sarjananya belum mengerti dunia kerja 100 % karena memang tidak di persiapkan dengan matang. Sangat konyol sekali apa yang dilakukan penguasa dan aparaturnya , lebih lebih pendidikan nasionalnya .

Di eropa pendidikan adalah Sebuah jendela bathin seseorang untuk melihat kemana arah tujuan hidupnnya ? Mereka berkreasi dengan arahan dari Pusat litbang setempat untuk menemukan , meneliti , dan menggali masalah dengan baik. 10 tahun kedepan jika hal di atas tidak di atasi akan menjadikan Ambruk pondasi negara kita sebenarnya mahalnya pendidikan Indonesia bisa di atasi jika Pengusahaa besar yang bergabung dalam konglomerasi menyisihkan 20 % pendapatannya untuk mengabdikan di jalur pendidikan , namun itu pun tidak di lakukan sehingga masih mengantungkan harapan besar ke pemerintah Indonesia sebagai pelaksana.

3. Ramai-ramai Kuliah, Ramai-ramai Cari Kerja
Ketika para sarjana memadati berbagai arena bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa baru nyaris memenuhi halaman-halaman surat kabar. Dua fenomena tersebut ironis. Promosi PT untuk menjaring calon mahasiswa sama gencarnya dengan peningkatan pengangguran lulusan.

Beberapa PT memberikan keringanan biaya, tetapi PT-PT dengan nama besar memasang biaya masuk puluhan juta rupiah, yang justru dimaknai tanda kebesaran dan mutu PT bersangkutan.

Maka, para calon mahasiswa ramai-ramai mendaftar kuliah, PT-PT menerima mereka dengan sukacita, tetapi para pelaku pasar kerja bersiap-siap menolaknya setelah lulus karena para sarjana tersebut dinilai tidak memiliki cukup kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Dalam pandangan saya, pengangguran lulusan dan tidak nyambung-nya PT dengan dunia kerja dimulai dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Akibatnya, seleksi masuk ke sebuah PT semakin lebih ditentukan oleh kemampuan calon mahasiswa membeli daripada kemampuan intelektualnya. Karena itu, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu dibenahi.

Sistem passing grade yang mengandalkan skor rerata ujian masuk sama tidak memadainya dengan sistem kuota, yang bergantung pada jumlah kursi yang tersedia di suatu prodi PT. Gabungan sistem passing grade dan sistem kuota mungkin baik, namun tetap belum menjamin mutu mahasiswa yang diterima.

Di Jerman dan Belanda proses seleksi ke PT telah dimulai dengan penjenjangan di tingkat sekolah menengah. Saat pendaftaran ke PT, penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan model gabungan sistem passing grade, kuota dan tes kompetensi dasar logika bahasa dan logika matematika.

Untuk program tertentu, seperti kedokteran, berlaku seleksi numerus klausus yang sangat ketat. Hanya 10 persen terpandai lulusan SLTA di tingkat nasional boleh mendaftar. Jika setelah tes jumlah 10 persen itu masih melebihi kuota, maka diberlakukan lotre. Karena ketatnya numerus klausus, maka pernah terjadi seorang dokter Indonesia dengan 12 tahun pengalaman berpraktik di Papua diharuskan menempuh program persamaan selama dua tahun sebelum diterima dalam program spesialisasi di Belanda.

Mengingat sekolah menengah di Indonesia hanya dua macam, proses seleksi calon mahasiswa ke PT di Indonesia belum dapat dilakukan mulai jenjang pendidikan menengah. Karena itu perlu model seleksi lain.Ujian menulis/mengarang dan wawancara kiranya dapat diterapkan untuk meningkatkan daya seleksi gabungan sistem passing grade dan kuota. Dari ujian menulis/mengarang dapat diketahui otentisitas, kemampuan mengembangkan dan mengorganisasikan ide serta penguasaan bahasa yang merupakan dasar sikap kritis dan daya analitis.Di sisi lain, perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah sebenarnya yang isyaratkan oleh para pencari tenaga kerja lulusan PT? Ini tidak mudah dijawab. Studi-studi di Inggris dan Skotlandia dalam dekade 1960-1970 (Hunter, 1981), berbagai seminar di Belanda dalam dekade 1980 (Weert, 1989) dan sebuah studi kasus di Australia di tahun 1990-an (Hart, Bowder, and Watters, 1999) ditujukan untuk mencari jawaban dari para pencari tenaga kerja atas pertanyaan tersebut.Jawaban yang diperoleh para peneliti umumnya adalah campuran kualitas personal dan prestasi akademik.

Tetapi pencari tenaga kerja tidak pernah mengonkretkan, misalnya, seberapa vokasional atau spesialistik mereka mengharapkan suatu prodi di PT. Kualifikasi seperti memiliki kemampuan numerik, problem-solving dan komunikatif sering merupakan prediksi para pengelola PT daripada pernyataan eksplisit para pencari tenaga kerja.Dalam sebuah survei tahun 2001, mengajukan pertanyaan yang sama kepada para pencari tenaga kerja pada sektor pendidikan, medis, hukum, perbankan, dan pertambangan di Yogyakarta, Jakarta, dan Palembang. Hasil survei menunjukkan perubahan keinginan para pencari tenaga kerja di ketiga kota di Indonesia itu dalam hal kualifikasi lulusan PT yang mereka syaratkan.Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para pencari tenaga kerja. Dan dalam praktik, kualifikasi yang dinyatakan sebagai paling dicari oleh para pencari tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang paling menentukan diterima/tidaknya seorang lulusan PT dalam suatu pekerjaan.

Yang menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab,dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, paling dicari, dan paling menentukan dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal, seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang paling dicari dan paling menentukan.Namun, meskipun sering dicantumkan di dalam iklan lowongan kerja, indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai salah satu indikator keunggulan akademik tidak termasuk yang paling penting,paling dicari, ataupun paling menentukan.

Di sisi lain, reputasi institusi PT yang antara lain diukur dengan status akreditasi prodi sama sekali tidak masuk dalam daftar kualifikasi yang paling penting, paling dicari, ataupun paling menentukan proses rekrutmen lulusan PT oleh para pencari tenaga kerja. Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja mengabaikan bidang studi lulusan PT. Dalam sebuah wawancara, seorang kepala HRD sebuah bank menegaskan, kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu bidang pekerjaan lebih menentukan diterima/tidaknya seorang lulusan PT. Kualifikasi-kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut penting diperhatikan pengelola PT untuk mengatasi tidak nyambung-nya PT dengan dunia kerja dan pengangguran lulusan. Jika pembenahan sistem seleksi mahasiswa baru dimaksudkan untuk menyaring mahasiswa sesuai kompetensi dasarnya, perhatian pada kualifikasi yang dituntut pasar kerja dimaksudkan sebagai patokan proses pengolahan kompetensi dasar tersebut.

Untuk itu semua, kerjasama PT dan dunia kerja adalah perlu.Yang lebih konyol dari itu semua adalah parody perguruan tinggi yang berlomba lomba menjaring lulusan Sekolah menengah umum / Atas untuk masuk ke perguruan tingginya. Yang membuat saya trenyuh dan sangat tidak habis pikir adalah sudah tahu perguruan Tinggi tidak layak secara operasional karena fasilitas kurang memenuhi masih menerima lulusan SLTA/U selayaknya sebuah bisnis yang penting Untung. Atau jangan jangan ini kah bisnis PT untuk mendapatkan keuntungan dengan mengkesampingkan misi mulia sebagai institusi pendidikan ?

Lulusan perguruan tinggi yang dihasilkan di Indonesia _+ 250.000-350.000 orang pertahun. Dari jumlah itu, sekitar 90.000 yang terserap ke sektor formal dan sisanya menganggur atau bekerja di sektor informal.Hal itu, jelas, menandakan bahwa semakin banyak sarjana justru tidak mengindikasikan negara semakin makmur.

Justru sebaliknya, semakin banyak sarjana, semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Para sarjana itu bekerja di sektor informal bukan karena keinginan mereka, namun karena keadaan yang memaksa dan keterbatasan lapangan kerja. Kualitas perguruan tinggi di Indonesia juga semakin menurun dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Ini dapat dilihat dari peringkat perguruan tinggi Indonesia yang semakin anjlok setiap tahun. dari 50 perguruan tinggi di Asia, Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati peringkat 21, tahun 2004. Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada termasuk di urutan belakang. Institut Pertanian Bogor malah tidak masuk peringkat. Ini ironis. Padahal, agrobisnis merupakan bidang yang paling banyak menyangkut hajat hidup penduduk kita lulusan perguruan tinggi di Indonesia bukan merupakan tenaga siap pakai, tetapi siap tahu. Kondisi ini membuat sarjana harus mendapat pelatihan lagi, idealnya tiga bulan, sebelum masuk ke dunia kerja.

Ironis bukan ? sangat menyedihkan bagiamana Anak anak bangsa kita harus menelan pil pahit yang tidak seharusnya di telan mereka saat ini , tetapi apa boleh buat pemerintah telah menggiring Nuansanya ke arah jurang yang salah , ibarat Lokomotif maka Masinisnya telah menjatuhkan kereta beserta gerbongnya jatuh tersungkur ke dalam jurang yang lebih dalam.

APAKAH DENGAN BEGITU MASIHKAH BANGGAKAH MENYANDANG GELAR SARJANA ?

Baik S-1 – Doktor ? bahkan professor ? sedangkan lulusan yang diciptakan tidak siap pakai tidak siap kerja tidak tahu apa yang harus dilakukan dan terpaksa karena Kuliah , karena di terimanya di sana yah harus di sana.Lantas dengan sarjana yang didapatkan apa sudah bisa membahagiakan anda ? sebuah pertanyaan dasar yang harus di jawab setiap Insan yang ada di dunia Pendidikan apakah itu yang di cari Gelar tanpa pekerjaan yang layak ?

Coba kalau semuanya berlaku seperti orang SAMIN , tidak ada rasa malu untuk mengakui kesalahaanya , kekurangannya dan kejujurannya Tidak ada Arogansi , idealisme untuk menjadi yang terdepan karena Lulusan Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Dalam kamus bisnis saya Lulusan tinggi manapun tidak akan siap pakai, bahkan jika di bandingkan dengan anak lulusan SD otodidak yang bersifat samin Mungkin saya akan membayar Jutaan dolar untuk gajinya karena sudah pasti tidak ambivalen dalam memimpin.

Asumsi orang di Indonesia masih beranggapan bahwa yang namanya Sarjana sudah ahli di bidangnya , Justru saya katakan Keblinger karena belum tentu yang di kuasai adalah hal yang benar benar Cumlade di bidangnya. Gelar dan Lulusan tidak ada dalam kamus perusahaan saya, karena Perusahaan saya mencetak Sarjana tanpa Title dan gelar. Biar tidak di akui yang jelas kenyataan memang mengatakan dia layak mengapa tidak di sebut Sarjana? sekali lagi Kembali ke Idiealisme Manusia yang duduk di pendidikan tidak bisa bersikap samin untuk mengatakan baiknya. Masih bangga dengan Gelar yang di sandangnya padahal Kesarjanaan yang di sandang belum tentu bisa mendapatkan sebuah jawaban Kenapa Kita bersekolah sampai Perguruan tinggi jika di perguruan tinggi ternyata mencetak pengangguran Intelektual?.

UNIVERSITAS

Seharusnya yang namanya Universitas adalah sebuah lembaga dimana didalamnya terdapat lembaga institusi gelar dan sertifikasi sarjana dan tempat mencetak sarjana harus mampu menyerap pasar dan keinginan pasar untuk bersaing. Kelemahan Universitas di Indonesia adalah :

1. Masih rancunya Lembaga Riset yang dimiliki BBPT , LIPI dan Lembaga Riset Departement dengan Lembaga Riset Universitas . Menurut saya pribadi Harusnya BBPT atau LIPI di hilangkan dalam artian tenaga Tenaga Risetnya di ganti dari Dosen / tenaga pengajar dari Universitas sehingga hasil riset tersebut tidak hanya untuk di Tumpuk dalam perpustakaan saja tetapi sangat Implikatif dengan pengajaran dimana Studi pengajaran mahasiswa berkembang dengan sendirinya dari riset tersebut , bukannya Dosen di suruh Kompetensi cari Dana Riset . Sehingga dengan demikian tidak ada lagi cerita Dosen Mengacu pada satu Buku mata kuliah saja dimana referensi tahun tahun lama melainkan referensi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dosen tersebut. hal itu memungkinkan Lulusan Universitas dan perguruan tinggi Kompetitif sekali.

2.Dengan Hilangnya BPPT/LIPI di ganti menjadi Dewan Riset nasional dengan tenaga riset seluruh Dosen dari universitas dan perguruan tinggi sehingga yang namanya Kurikulum Perguruan tinggi tidak Statis tetapi berdasarkan Metode pengembangan riset tersebut.

3.Masih di perbolehkannya PTN/PTS yang tidak berkualitas secara operasional dan masih rancunya kurikulum di universitas yang Tumpang tindih sehingga menjadikan Dunia pendidikan jauh dari dunia kerja.

Tidak ada yang tidak mungkin untuk di lakukan jika kita bisa, Pendidikan adalah cara mudah dalam regenerasi sebuah kaum , maka untuk melanjutkan komunitas konsep pendidikan ini di butuhkan pendidikan ala orang samin yang lugu ,polos dan membaca kenyataan apa adanya.

Terus apakah harus terus menerus demikian??? cobalah berpikir….

17 Tanggapan to “Retorika Pendidikan Indonesia”

  1. benbego said

    setuju aja deh daripada benjol..pertamax!

  2. Luar biasa uraiannya!
    Rakyat adalah korban,
    pemerintah adalah pihak yang perlahan buta
    lalu tidak mampu dan mau melihat permasalahan
    rakyatnya, terutama masalah pendidikan yang seharusnya
    merupakan hak asasi manusia.
    Tinggal kita nantikan saja seperti apa bangsa ini
    5 10 tahun ke depan.
    Tanpa ada aktor perubahan, kengerianlah yang akan
    kita lihat kelak.
    Semoga kengerian itu tidak terjadi.

  3. n`cos said

    mantap zi…

  4. gw said

    mksdnya kebutuhan kerja itu gmna?
    apakah seorang alumni universitas memberikan hasil kerja yang berdampak?

    lagian juga..
    ah jebolan sekolah kita ga keren,
    slalu harus datengin ahli dan teknologi dari luar..
    inovasi2 jg gw ga terlalu ngerti, jurusan mana juga, seperti blm berhasil ngejawab kebutuhan2

    Indonesia itu: pertanian ga maju-maju, tambang ga maju-maju, perpolitikan jg ga maju-maju

  5. hafidzi said

    lagian jg ya…budaya korupsi tu ko selalu ada ya? bukan hanya dikalangan pejabat, tp jg kalangan bawahan masih ada jg, liat aja dibagian pajak parkiran? de el el lah…..sedih ….beda skli dngn dunia barat…..

  6. lontar said

    ok,
    about rank, check this one
    http://yuniawan.blogspot.com/2008/02/webometrics-ranking-bagaimana-perguruan.html

  7. hook said

    Makasih dah berkunjung ya,
    Namun satu hal harus diakui, bangsa kita mudah curiga, bersyak-wasangka, dan lekas tersinggung..

    Yach, tidak smua sprti itu, intinya qt harus ttp optimis kan ?

  8. hafidzi said

    optimis sih optimis…..tapi waspada kan juga wajib….

  9. zakiy said

    Bagus sih materinya, cuma sepertinya ada banyak penggunaan istilah tertertentu yang kurang populer ditelinga dan butuh pendefinisian terlebih dahulu agar tulisan ini lebih mudah dicerna dan mengalir🙂

  10. Melvy D. said

    http://www.mediakonsumen.com/Artikel1798.html

    KAPOLDA JABAR YANG BARU DAN JALAN RAYA

    Judul tulisan ini mungkin memang aneh. Namun saya ingin menyederhanakan cara kita melihat persoalan-persoalan besar di negeri ini. Yaitu menjadikan jalan raya sebagai barometer bagi baik dan buruknya pengelolaan negeri ini.

    Sudah sering kita mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa situasi jalan sebuah kota menggambarkan pemerintahan kota itu. Bahkan jika itu sebuah situasi jalan ibu kota, maka itu menggambarkan pemerintahan negeri itu secara keseluruhan. Bagaimana tidak, jika jalan-jalan ibu kota sebuah negara saja tidak bisa diurus, apalagi mengurus kota-kota lainnya? Atau bagaimana bisa memberdayakan rakyat yang membutuhkan jalan raya untuk berkegiatan ekonomi di dalam kota dan antar kota?

    Jakarta beberapa bulan ini sedang mengalami musim hujan yang lama. Jalan-jalan di seantero kota rusak parah. Usaha perbaikan yang sungguh-sungguh tidak terlihat. Alasannya tentu sama dari tahun ke tahun dari bahkan dari akhir 60-an hingga 2008 ini, yakni lebih dari 48 tahun. Alasannya adalah di saat musim hujan tidak bisa memperbaiki jalan.

    Alasan yang digunakan ini menggambarkan tingkat pemimpin kota ini, yaitu tingkat baboon saja. Pertama adalah, karena jalan yang sudah dibuat ternyata tidak bertahan pada musim hujan. Seolah-olah musim hujan cuma terjadi di Jakarta saja, bukan di kota-kota lain seperti Singapura, Kuala Lumpur, Brunei dan kota-kota lain yang jalan-jalannya tidak hancur karena datangnya musim hujan. Kedua adalah, karena hanya baboon yang tidak bisa melahirkan cara untuk memperbaiki jalanan yang rusak pada musim hujan agar tidak terlalu parah. Ketiga adalah, karena baboon tidak bisa mengerti berapa kerugian yang harus ditanggung negeri ini jika ibu kotanya tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lancar karena jalan-jalannya rusak parah selama berbulan-bulan. Baboon tidak bisa menghitung hanya berapa bulan dalam setahun kegiatan ekonomi di kota ini bisa berjalan dengan lancar, jika selama musim hujan yang kira-kira 3 bulan lamanya jalan-jalan menjadi hancur. Kemudian 3 bulan berikutnya adalah masa perbaikan yang biasanya memang lamaaaaaa…. sekali…. Berarti tinggal 6 bulan sisanya yang bisa digunakan kota ini untuk berkegiatan ekonomi dengan lancar. Itu pun jika tidak ada gangguan lain seperti perubahan fungsi jalan (busway), pelebaran jalan, peninggian atau pengaspalan baru yang kerap dilakukan di jalan-jalan Jakarta. Seolah-olah Jakarta adalah kota yang selalu sibuk memperbaiki diri. Padahal yang terjadi adalah Jakarta adalah kota di mana kontraktor jalan selalu mendapat order kerja tanpa peduli pekerjaan itu amat mengganggu kegiatan ekonomi di kota ini atau tidak.

    Lalu kapan kota ini sibuk memikirkan untuk menjadi kota yang maju, jika mengelola jalan saja tidak becus? Kapan kita sebagai warga Jakarta mulai memiliki cukup waktu untuk memikirkan soal-soal lain yang lebih produktif dibanding memikirkan jalan rusak dan kemacetan yang berjam-jam setiap pagi dan sore? Kapan kita bisa pulang di rumah lebih awal dan berkumpul dengan tetangga dan membicarakan tempat bermain anak dan remaja di lingkungan perumahan kita? Atau kapan kita bisa menjadi manusia yang lebih beradab karena selalu saling serobot di jalanan yang semrawut minta ampun?

    Ini lah yang terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya di Jakarta. Sejak jaman Soeharto yang katanya amat korup hingga jaman kebebasan berpendapat seperti sekarang ini. Bahkan kondisi jalanan Jakarta sekarang jauh lebih parah dibanding jaman Soeharto dulu. Padahal sekarang semua orang bisa dan boleh mengkritik pemerintah. Tapi itu ternyata tidak cukup. Kritik atau demo saja hanya akan bergaung sehari-semalam saja, meskipun diberitakan oleh puluhan stasiun TV, ratusan surat kabar, radio atau media on-line sekali pun. Kita butuh sebuah sistem untuk menghukum para baboon yang menjadi pemimpin di negeri ini jika mereka berbuat salah, bahkan ketika mereka tidak berbuat apa pun.

    Tanpa hukuman buat para pemimpin, Jakarta akan terus bobrok seperti ini. Lihat saja apa yang dikatakan Fauzi Bowo hanya sekejab setelah terpilih menjadi gubernur kota ini. Cuaca yang bikin banjir Jakarta, katanya. Alasan ini diucapkan pada saat Jakarta dilanda banjir kembali pada tanggal 1 Februari 2008. Tepat 1 tahun setelah banjir besar di Jakarta pada tanggal 3-4 Februari 2007 lalu. Padahal, kita berharap pada setiap gubernur baru yang terpilih untuk memiliki solusi atau konsep mengatasi banjir yang lebih baik dari gubernur sebelumnya. Bukan lagi-lagi menyumpali telinga kita dengan omong-kosong tentang cuaca atau iklim yang berubah, karena banjir di Jakarta sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Harus ada solusi yang tidak hanya sekedar membangun Banjir Kanal yang biayanya sangat besar itu dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terlihat hasilnya jika sistem drainase belum dirubah. Itu pun seharusnya mereka selalu menyadari biaya untuk membangun Banjir Kanal itu diperoleh dari rakyat, bukan dari kantong nenek-moyang gubernur itu, sehingga harus dijaga jangan sampai bocor se-sen pun. Gubernur harus selalu ingat, pembangunan Banjir Kanal bukan proyek memakmurkan para kontraktor, tetapi memakmurkan rakyat Jakarta, sehingga penggusuran pun harus dengan solusi yang bijak. Bukan dengan terburu-buru seperti sedang berperang melawan musuh nan durjana atau jangan menjadi penindas rakyat. Bagaimana pun solusi atau konsep banjir kanal adalah sebuah dilema karena beberapa ahli lingkungan mengatakan ini bukan solusi yang tepat untuk Jakarta. Sehingga gubernur harus juga menyediakan solusi lain di samping Banjir Kanal ini, misalnya dengan menjalin kerjasama yang lebih serius dengan wilayah pengirim banjir, yakni Bogor, mengelola danau-danau yang sudah ada, membangun danau-danau baru, dan membangun sumur-sumur resapan. Biaya yang diperlukan jauh lebih murah dibandingkan dengan Banjir Kanal dan dampak sosialnya jauh lebih kecil karena tidak menggusur begitu banyak tempat tinggal dan tempat mendapatkan penghasilan sehari-hari rakyat kecil.

    Memang memprihatikan, jika gubernur Jakarta hanya seolah-olah dipilih oleh rakyat secara langsung, tetapi sebenarnya dipilih dulu oleh partai-partai, baru kita bisa memilih gubernur. Padahal pilihan partai-partai itu bukan berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi berorientasi pada politik. Saya yakin wakil-wakil rakyat yang juga katanya kita pilih melalui pemilihan langsung itu akan terus berkacak-pinggang untuk terus melakukan itu sampai lebih dari sepuluh tahun ke depan. Sehingga Jakarta akan terus dikelola oleh para baboon. Jadi cara yang tepat untuk mendapatkan pengelola kota Jakarta adalah dengan cara menyediakan sistem untuk menghukum mereka jika berbuat salah atau bahkan tidak berbuat apa pun.

    Di tengah keprihatian banjir dan jalan rusak di Jakarta, tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah wawancara dengan Kapolda Jawa Barat yang baru Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc. (http://pikiran-rakyat.com/index.php?mib=beritadetail&id=11295). Sesaat setelah pidato di depan jajaran barunya yang cuma kurang dari 10 menit, Susno Duadji meminta anak buahnya, yang perwira, untuk membuat pakta kesepakatan bersama yang inti dari isinya adalah larangan untuk menjadi polisi korup. Segera saja dalam beberapa hari berikutnya, peristiwa ini menjadi wacana yang seru di berbagai forum di Internet. Bahkan mungkin hampir semua orang mendapatkan forward dari berita ini melalui e-mail.

    Saya yakin ini yang pertama kali dilakukan oleh seorang pemimpin polisi di tingkat propinsi. Bahkan Kapolri Sutanto yang menabuh genderang perang terhadap judi dan narkoba sekali pun tidak melakukan ini. Apa yang dilakukan Susno Duadji amat sederhana dalam memerangi perbuatan korup, tetapi akan memiliki dampak yang amat luas.

    Korupsi adalah kejahatan kerah putih. Sehingga dilakukan jauh lebih terencana sehingga sulit menelusuri atau mendapatkan bukti-buktinya. Pengacara akan dengan mudah memberikan atau menemukan celah hukum untuk membebaskan kliennya dari jerat hukum, misalnya dengan alasan sakit, tidak ada bukti yang cukup, dakwaan tidak memiliki dasar yang jelas dan lain-lain. Sehingga tantangan bagi KPK dalam memberantas korupsi sesungguhnya amat besar. Namun apa yang dilakukan oleh Susno Duadji ini tentu bisa memangkas kerja panjang dan berliku dari KPK dalam memberantas korupsi. Jika sebuah perbuatan korup (yang ketahuan) langsung diberikan sangsi berupa pemecatan oleh orang yang paling dekat (atasan), maka perbuatan korup lainnya akan otomatis dapat dihambat atau diminimalkan.

    Apa yang dilakukan oleh Susno Duadji ini bisa disebut sebagai upaya yang paling serius dalam memberantas korupsi. Bukan sekedar omong-kosong belaka. Kalau Susno Duadji membabat anak buahnya sendiri, tentu anak buahnya juga siap membabat Susno Duadji jika ternyata Susno Duadji melakukan perbuatan korup.

    Susno Duadji bahkan menjadi contoh yang amat mencolok di antara sikap hipokrit kebanyakan pengelola negeri ini dalam kerangka pemberantasan korupsi. Sebagai misal yang paling menonjol adalah bagaimana Menteri Keuangan bersama-sama dengan DPR mencoba menghambat kerja KPK dalam memeriksa kinerja Ditjen Pajak dengan dikeluarkannya UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (http://hukumonline.com/detail.asp?id=17390&cl=Berita).

    Dalam pasal 34 UU ini, BPK tidak memiliki keleluasaan dalam mendapatkan bukti-bukti langsung dari wajib pajak kecuali diizinkan terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Padahal BPK sudah 3 tahun terakhir berturut-turut tidak dapat menilai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, alias mendapat disclaimer. Bahkan ketua BPK, Anwar Nasution, menyebut Ditjen Pajak seperti ini: “bahwa Ditjen Pajak tidak transparan, tidak bisa diaudit. ”Hanya Direktorat Jenderal Pajak dan Tuhan yang tahu informasi pajak.”

    Anwar Nasution juga menambahkan: “selama ini Ditjen Pajak merupakan institusi yang tidak akuntabel karena tidak bisa melakukan pemeriksaan pajak sesuai standar BPK. ”Informasi kita mengenai pajak itu nol, DPR, BPK tidak tahu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) apalagi.”

    Susno Duadji bukan orang baru dalam pemberantasan korupsi. Ia sudah pergi ke 90-an negara untuk belajar memberantas korupsi. Bahkan ia pernah menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ia juga lulusan S1 Hukum, dan S2 Manajemen.

    Susno dalam wawancara dengan Pikiran Rakyat itu, bahkan menganjurkan untuk mencopot gubernur sebagai pemimpin tertinggi. Begini kata-katanya: “Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana? Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.”

    Mengenai memberantas korupsi di lingkungan sendiri, Susno juga menambahkan: “Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan lainnya. Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat.”

    Atau simak pandangannya tentang seorang pemimpin: “Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat macet. Itu juga korupsi.”

    Jadi, Bang Foke, siap nggak ente ngurus kote Jakarta dengan komitmen seperti Susno Duadji? Kalo jalanan masih rusak, kalo jalan masih macet dan semrawut, kalo Jakarta masih banjir, ente ngapain aje? Ngurus kumis?

  11. Argy said

    Renungan amat sangat panjang dan bagus banget

  12. noel said

    Saya setuju sekali dengan uraian Anda. Terus terang saya yang sudah kadung pesimis dengan pemimpin dan bangsa ini, semakin sedih saja. Saya berpikir kalo dunia pendidikan kita sekarang sudah semakin jauh dari jalan yang benar/semestinya, bagaimana anak-anak kita nanti jadinya? Berdosa kita bila tahu tetapi pura-pura tidak tahu alias cuek bebek, asal perut kenyang, sementara anak-anak kita tergiring hanya untuk menjadi penonton di dunia yang semakin canggih ini. Subhanallah…

    => iya nih Bang, coba kita ikut cara Jepang, dengan memberikan biaya negara tuk anak2 yang mo belajar setinggi2 nya….sekali lagi setinggi2 nya…jangan hanya wajib 9 tahun, tapi sampe 15 tahun…
    biar negara kita ngga ketinggalan lagi….

  13. …… askum …just for share may be you all can see “the hidayatullah integral school” program

  14. Amanda said

    Such a great post. Saya juli kemarin sempat kuliah musim panas di Berlin.Jerman. hmmm. pas diskusi masalah pendidikan di negara masing2.. saya dan teman saya dari indonesia, hanya bisa menahan malu karena sistem pendidikan yang lain sendiri. Belum tentu juga ada jaminan dapat kerja setelah lulus kuliah… duh… susah..susah… tc ^_^

    • hafidzi said


      heheheh
      klo pernah kemesir….retorika pendidikan kita jauh di bawah mereka, bayangkan aja. disni klo ketahuan mencontek bakal di D O dan sangat sulit untuk masuk school yg terbaik.
      kadang malu jg si…
      masalah kerjaan….Indonesia menurut saya masih kurang menghargai dengan apa yang telah diraih anak bangsa, sebagai contoh, BJ Habibie kan punya indo, tp kenapa dilepas…akhirnya Jerman yang mengambilnya….dan hasil pesawat jerman dijual ke indonesia…klo bukan kurang menghargai terus apa…belum lagi ratusan tenaga ahli dan prof yg dibawa negara tetangga.
      tapi,,,,yang namanya nepotisme dan kekuatan emosi masih menjiwa dalam raga indonesia..
      semoga indonesia bs mnjdi tenaga super power layaknya Jepang. go Indonesia…..
      salam kenal jd dari Egypt

  15. adek said

    Kita tunggu saja kiprah mendiknas yang baru. Selamat bekerja pak Nuh, semoga siap menerima tantangan dan masalah yang tidak mudah🙂

  16. sarjoni said

    retorika memang sangat berpengaruh palagi untuk seorang orator (bukan demo doank), sebagai bukti konkrit kenapa bung karno sangat ditakuti dan disegani lawan maupun kawan itu semua karena kelantangan dan retorika beliau dalam berbicara…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: