Catatan Akhir Kuliah

Mystery Of The Nile

Hukum Asuransi

Posted by hafidzi pada 11 September 2006

Asuransi, Sifat, Macam dan Hukumnya
Rabu, 6 September 2006 9:22 WIB

(Keputusan Munas Alim Ulama Lampung, 1992)

1. Definisi Asuransi
Menurut KUHP Pasal 246:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena: suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.”

2. Macam-macam Asuransi
2.1. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
– Kehilangan nilai pakai atau
– Kekurangan nilainya atau
– Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Penanggung tidak harus membayarganti rugi kepadatertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

2.2. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuik perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I a Bab I Staatblad 1941 – 101).

Dalam asuransi jiwa (yang mengandung SAVING) penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung
– Kalau tertanggung meninggalkan dalam massa berlaku perjanjian, atau
– Pada saat berakhirnyajangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.

2.3. Asuransi Sosial
Ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
– Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).
– Asuransi TASPEN, ASTEK. ASKES, ASABRI.

Sifat asuransi sosial
– Dapat bersifat asuransi kerugian
– Dapat bersifat asuransi jiwa.

Hukum Asuransi
1. Asuransi Sosial
Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.1. Asuransi sosial tidak termasuk akad mu’awadlah, tetapi merupakan syirkah ta’awuniyah.
1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Asuransi kerugian, diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.
2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang di impor dan diekspor.

3. Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving (tabungan).
3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung beniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).
3.3. Pihak penanggung bemiat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.

3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak menanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian). ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannva, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau mcnarik kemballi sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka :
3.5.1. Uang premi tersebut menjadi hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

4. Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.
5. Sebelum tercapainya cita-cita terwajudnya Asuransi Islam hendaknya sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam

28 Tanggapan to “Hukum Asuransi”

  1. Salam kenal..! Sebagai praktisi asuransi syari’ah saya terkesan dengan tulisan Anda. Kami sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran tajam dan kritis terkait dengan aplikasi Asuransi Syari’ah di Indonesia.

  2. reza said

    mau tanya definisi asuransi menurut para pakar indonesia dan luar negeri??????????????????????????
    thanks a lot

  3. shopi said

    ass.

    bisa kirimkan ke emailku nggak?
    shopi_89@yahoo.com

    thanks alot

    wass.

  4. suardi, sh said

    mohon kepada saudara ku semua memberikan tulisan dasar tentang dsiplin ilmu hukum asuransi kepada saya, karena kami sangat membutuhkan. atas bantuan saya ucapkan terima kasih

  5. elisa faizaty said

    salam kenal…
    informasi di sini komplit.
    thx alot pokoknya…

    klo bs tlg kirim e-mail k alamatku.

    BaarokaLlahu lakum

  6. tata_chang said

    asuransi apaan cie??? w kgak ngerti !!!!!
    yaudah cie spele ,,,,,

  7. ananda said

    apakah asuransi syariah dengan konvensional bisa dalam satu perusahaan, kalau tidak bisa kenapa ada perusahaan asuransi yang mengatasnamakan syariah tapi sebenarnya konvensional, malah dapat penghargaan dari MUI

    thanks a lot

  8. hafidzi said

    Asuransi SYariah dengna konven tidak bisa dalam satu perusahaan. klo pun ada, dia mengatasnamakan syariah islam, biar yang lain bisa merasakan ke halalannya, disisi lain dia memang bergerak dalam bidang konven, cuman ngga diberikan kepada pihak konsumen.

  9. Evi said

    Assalamu’alaikum……

    Mo tanya lagi tentang penggabungan perusahaan Asuransi Syariah dengan Konvensional, Anda bilang itu tidak bisa dan kalo pun ada, dia mengatasnamakan syariah Islam, biar yang lain bisa merasakan kehalalannya. Disisi lain dia memang bergerak dalam bidang konven, hanya gak diberikan kepada pihak konsumen. Nah…kalo gitu hukumnya gimana menurut Islam halal atau haram, kalo kita ikut asuransi di perusahaan tersebut. Tolong kasih penjelasan yang benar n akurat yah, supaya saya tidak salah masuk ke perusahaan asuransi, apalagi kalo perusahaan tsb perusahaan dari pihak asing yang awalnya menawarkan produk konvensional saja.

    Wass..

  10. KANG EDI said

    alhamdulillah…sebagai orang yang ikut berkecimpung di dunia asuransi syari’ah..saya sangat berterima kasih telah dimuatnya tulisan ini..alhamdulilllah…

    http://agenasuransiku.wordpress.com

  11. AJO said

    kalau asuransi konvensional, kemudian punya produk syari’ah dan berjanji akan menginvestasikan dana yang terkumpul hanya untuk investasi (re-insurance)yang halal, bagaimana bang ?

  12. dudi said

    kemana…mau konsultasi masalah hukum asuransi?

  13. nesya said

    duh pak,,,,nes poenya tugas yang lmayan sulit,,,,
    tlg krm smua yang berbau asuransi kesehatan pegawai dung,,,,,,
    thank ya…..

  14. Ahmad Dani said

    Bagaimana Peturan Tentang Asuransi Di Bidang Hukum Perdata?

  15. Ahmad Dani said

    Bagaimana tentang Asuransi Bila dikaitkan Dengan Hukum Perdata?

  16. yang dimaksud asuransi campuran?
    tolong di cariin dong

  17. Erning PK said

    prinsip dasar asuransi apa saja ?

  18. dewanto sinurat said

    salam semuanya ,,aku ada dengar cerita asuransi kredit motor apalbila sudah lunas kredit motornya.premi dapat di minta kembali ,

    • hafidzi said

      mungkin ada teman2 yang ingin menambahkan.
      karena saya belum berpengalaman dalam masalah ini jadinya takut salah.

      tapi kalau ada perjanjian tertulis dengan pihak dealer, mungkin akan lebih jelas

  19. dewanto sinurat said

    ada yang bisa memberi masukan ?
    ,sebelumnya trims

  20. achmad wahyudin said

    hubungan keterkaitan usaha perasuransian dengan adanya uu no. 8 tahun 1999?

  21. RUDIANTO ARIF HARDIMAN said

    Penjelasannya sangat terinci dan jelas Tapi meninggalkan kebimbangan kepada pembaca terutama diri saya Karena tidak mutlak dan tidak kokoh menolak ajaran-ajaran Yahudi Mohon ditindaklanjuti

  22. Gusnardianto Hanipa said

    bisa tolong dikirimkan ke alamat email ku…??
    Terima kasih sebelumnya…
    Tolong menelong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam kesabaran..
    Insya Allah Ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi ku, dan bagi semuanya.. amiiin

    alamat email : bagas_gh@yahoo.com

  23. devi sormin said

    mantap…
    amat jelas…

  24. ilham said

    terima kasih makalah di atas sangat membantu saya mengenai asuransi…:)

  25. mobby said

    sebagai mahasiswa jurusan hukum, saya tertarik mengenai aspek2 hukum dalam asuransi…
    namun saya masih bingung, apa saja dasar hukum pengahlian aset dan rekening nasabahnya ke perusahaan sejenis…
    harap di jawab ya….:-)

  26. [...] –          http://azharku.wordpress.com/2006/09/11/hukum-asuransi [...]

  27. anna yuliana sombo said

    thanks banget udh ngebantu aku untuk cariiin tugas buat temanku…
    tapi boleh tahu tidak data pengguna jasa asuransi untuk INDONESIA,INGGRIS,dan AUSTRALIA…..
    TAPi kalau bisa sih????
    ok deh…thank buanget before and after…..JELOU…..^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: